Previous Next

IMPORTIR CERMAT - CUSTOMS CLEARANCE MAKIN CEPAT

 
BC Juanda Gelar Sosialisasi Pemeriksaan Fisik Barang & Nilai Pabean
Sidoarjo - Rabu, (7/9/2022) Bea Cukai Juanda menggelar Sosialisasi Pemeriksaan Fisik Barang & Penetapan Nilai Pabean. Dilaksanakan secara daring, sosialisasi kali ini menghadirkan dua Pejabat Pemeriksa Fisik dan seorang Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) sebagai narasumber. Lebih dari 150 peserta dengan berbagai latar belakang mengikuti kegiatan dengan penuh antusias. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Himawan Indarjono.
Bea Cukai sebagai instansi pemerintah yang bergerak di sektor lalu lintas barang internasional disamping memiliki tugas pengawasan juga memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan para pelaku ekonomi. Dalam hal ini Bea Cukai Juanda hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan edukasi secara langsung demi terselenggaranya customs clearance yang lancar, cepat, aman dan transparan.
Mengangkat tema pemeriksaan fisik barang & penetapan nilai pabean, sosialisasi kali ini memaparkan berbagai bahasan, mulai dari dasar hukum pemeriksaan fisik barang dan nilai pabean, nilai yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, incoterms, dan berbagai hal menarik lainnya. Pada sesi pertama Hafizh Adam dan Andi Suhartono, Pemeriksa Bea Cukai, memaparkan ketentuan pemeriksaan fisik barang impor. Pemeriksaan fisik barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifkasian, dan penetapan nilai pabean. “Pemeriksaan fisik barang memiliki dua ruang lingkup, yakni jalur hijau dengan penelitian dokumen dilakukan setelah barang keluar dan jalur merah dengan penelitian dokument serta pemeriksaan fisik dilakukan sebelum barang keluar”, jelas Andi. “Dalam hal pemberitahuan impor mendapatkan penetapan jalur merah, maka importir/PPJK yang dikuasakan melaporkan Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) impor yang akan diperiksa paling lambat pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya setelah diterbitkannya SPJM (Surat Penetapan Jalur Merah)”, tambah Hafizh. Narasumber menghimbau para importir agar cermat dalam menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang maupun dokumen pelengkap pabean.
Pada sesi kedua, Kepala Seksi PKC VI, Jliteng Wibowo memaparkan materi terkait Penetapan Nilai Pabean. Untuk menetapkan nilai pabean, sebelumnya perlu menentukan nilai transaksi, nilai ini ditetapkan berdasarkan suatu transaksi jual beli dimana ada penjual yang menyerahkan barang dan menerima pembayaran serta ada pembeli yang melakukan pembayaran dan menerima barang. Bowo berpesan, ”Untuk memberikan kemudahan dalam penetapan niali pabean maka nilai transaksi yang digunakan dalam perhitungan nilai pabean yaitu incoterms CIF”. Incoterm CIF mencakup keseluruhan nilai yang dilakukan dalam sustu transaksi, diantaranya adalah cost atau nilai barang, insurance atau premi asuransi atas pengiriman barang serta freight atau ongkos kirim barang dari penjual ke pembeli di dalam daerah pabean.